Pulihkan Peternakan Babi Sulawesi Utara, DPR Soroti Bibit Unggul dan Ancaman ASF

Pemulihan peternakan babi di Sulawesi Utara (Sulut) tidak cukup hanya dengan menambah jumlah ternak. Kualitas bibit, penguatan sistem pembibitan, dan pencegahan penyakit menjadi faktor penting untuk membangun kembali produktivitas peternakan di daerah tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa pengembangan peternakan babi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas genetik dan penerapan biosekuriti. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyakit African Swine Fever (ASF) kembali mengganggu populasi ternak.

Menurut Alex, Sulawesi Utara memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas babi nasional. Karena itu, pemulihan sektor peternakan perlu diarahkan pada peningkatan mutu ternak sekaligus perlindungan kesehatan hewan.

Bibit Berkualitas Jadi Kunci Pemulihan Peternakan Babi

Alex menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI bersama Badan Karantina Indonesia (Barantin) ke fasilitas peternakan PT Sulawesi Optima Wirakarya (SOW) di Kabupaten Minahasa Utara, Jumat (9/10/2026).

Ia menilai sistem pembibitan atau breeding yang dikelola secara modern dapat menjadi contoh bagi peternakan rakyat. Dengan pendekatan tersebut, peternak diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan populasi, tetapi juga menghasilkan ternak dengan kualitas genetik yang lebih baik.

Penguatan pembibitan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan usaha peternakan. Kualitas bibit yang baik perlu didukung dengan pemeliharaan yang tepat serta perlindungan dari risiko penyakit.

Dengan demikian, peningkatan produksi dapat dilakukan secara lebih terarah dan tidak semata-mata berfokus pada jumlah ternak.

Ancaman ASF Membuat Biosekuriti Harus Diperketat

Selain kualitas bibit, pencegahan African Swine Fever (ASF) menjadi perhatian dalam upaya pemulihan peternakan babi di Sulawesi Utara.

Penyakit tersebut pernah mengganggu populasi babi dan berdampak pada keberlangsungan usaha peternakan. Karena itu, penerapan biosekuriti perlu menjadi bagian utama dalam pengelolaan peternakan, mulai dari lingkungan kandang hingga proses perpindahan ternak.

Biosekuriti merupakan serangkaian langkah untuk mengurangi risiko masuk dan menyebarnya penyakit di lingkungan peternakan. Penerapannya perlu disertai pengawasan kesehatan hewan dan pengendalian lalu lintas ternak.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar upaya meningkatkan populasi babi tidak kembali terganggu oleh penyebaran penyakit.

Karantina Awasi Pergerakan Ternak Antarwilayah

Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto, mengatakan peningkatan produktivitas peternakan harus didukung pengawasan lalu lintas hewan antarwilayah.

Pelabuhan dan bandara menjadi titik penting dalam pengawasan karena pergerakan ternak maupun produk hewan berpotensi menjadi jalur penyebaran penyakit apabila tidak memenuhi ketentuan kesehatan dan karantina.

Srianto menjelaskan bahwa pengawasan karantina memperhatikan ketertelusuran atau traceability serta analisis risiko. Petugas perlu memastikan asal ternak, kondisi kesehatannya, dan wilayah tujuan sebelum hewan dipindahkan.

Status kesehatan daerah asal serta kelengkapan dokumen dan persyaratan teknis juga menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah lalu lintas ternak dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan ini bertujuan menekan risiko penyebaran penyakit tanpa menghambat distribusi ternak yang telah memenuhi persyaratan.

Kolaborasi Pemerintah dan Peternak Jadi Perhatian

Kunjungan Komisi IV DPR RI dan Barantin ke PT SOW menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha peternakan.

Fasilitas peternakan tersebut berstatus sebagai Instalasi Karantina Hewan (IKH), sehingga pengawasan kesehatan ternak dan penerapan biosekuriti menjadi aspek penting dalam operasionalnya.

Koordinasi lintas lembaga diharapkan dapat memperkuat rantai peternakan babi, mulai dari penyediaan bibit, proses pembiakan, perlindungan kesehatan hewan, hingga distribusi ternak.

Dalam rangkaian kunjungan kerja di Sulawesi Utara, Komisi IV DPR RI juga memantau konservasi anoa secara ex-situ serta meninjau aktivitas bongkar muat ikan tuna di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

Penguatan kualitas bibit dan biosekuriti menjadi dua aspek yang disoroti dalam pemulihan peternakan babi Sulawesi Utara. Keduanya diperlukan agar peningkatan populasi ternak dapat berjalan beriringan dengan produktivitas dan pengendalian risiko penyakit.